MAJALENGKA — Penolakan masyarakat terhadap sejumlah program pembangunan di Kabupaten Majalengka menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Majalengka menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pola komunikasi pembangunan yang selama ini diterapkan.
Meski program pemerintah telah berjalan sesuai perencanaan, ICMI menilai kurangnya penyampaian informasi yang komprehensif membuat sebagian masyarakat belum memahami arah dan tujuan kebijakan pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Penolakan Publik Jadi Indikator Masalah
Ketua ICMI Majalengka, Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, mengatakan bahwa penolakan publik tidak boleh dipandang sebagai hambatan semata, melainkan sebagai indikator adanya persoalan dalam proses komunikasi kebijakan.
“Ketika masyarakat menolak, itu menandakan pesan pembangunan belum tersampaikan dengan baik. Pemerintah perlu hadir lebih dekat dan komunikatif,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang efektif harus dimulai sejak tahap perencanaan, agar masyarakat memahami latar belakang, manfaat, dan dampak jangka panjang pembangunan.
Pemerintah Dituntut Lebih Adaptif
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Irwan, ST, MM, menekaskan bahwa pemerintah daerah dituntut lebih adaptif dalam menyampaikan informasi di tengah derasnya arus informasi digital.
Ia menyebut, kecepatan informasi harus diimbangi dengan akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi publik.
“Informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan persepsi keliru. Karena itu, pemerintah harus konsisten dan transparan,” katanya.
Keterlibatan Media dan Akademisi
FGD tersebut turut dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, serta insan pers. Akademisi Dr. H. Nurhidayat, M.Pd, menilai bahwa pembangunan membutuhkan narasi yang edukatif dan kontekstual agar mudah dipahami masyarakat dari berbagai latar belakang.
Sementara itu, peran media dinilai sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan publik dalam menyampaikan kebijakan secara objektif.
Pemkab Tegaskan Terbuka terhadap Masukan
Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramadhan, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kritik publik menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan agar pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin setiap program pemerintah dipahami dengan baik dan dirasakan manfaatnya secara nyata,” ujarnya.
Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan Pembangunan
ICMI Majalengka menegaskan bahwa komunikasi pembangunan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Tanpa komunikasi yang terbuka dan partisipatif, program pembangunan berisiko kehilangan dukungan masyarakat.
Melalui penguatan strategi komunikasi, diharapkan kebijakan pembangunan di Kabupaten Majalengka dapat berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kepercayaan publik.
Komentar