MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dorongan kepada perbankan untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menyampaikan bahwa UMKM memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan permodalan masih menjadi persoalan utama yang menghambat pertumbuhan usaha kecil di daerah.
Puluhan Ribu UMKM Perlu Akses Modal
Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah UMKM di Majalengka mencapai sekitar 74.600 unit usaha. Potensi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Bupati Eman menilai, KUR menjadi instrumen strategis untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru.
“UMKM harus terus didorong agar naik kelas. Perbankan memiliki peran besar dalam membuka akses permodalan,” kata Eman.
Perbankan Diminta Ambil Peran Lebih Besar
Selain penyaluran KUR, Pemkab Majalengka juga mendorong perbankan agar lebih aktif berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi penguatan UMKM, baik melalui pendampingan usaha maupun pelatihan kewirausahaan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan diyakini akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.
OJK Dorong Kebijakan Lebih Inklusif
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan bahwa penyaluran KUR di Majalengka masih berpeluang untuk ditingkatkan. Ia menyebutkan, posisi Majalengka dalam realisasi KUR di Jawa Barat masih berada di level menengah.
Menurut Agus, kendala seperti catatan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sering menjadi hambatan bagi UMKM. Oleh karena itu, OJK mendorong perbankan agar menerapkan kebijakan manajemen risiko yang lebih proporsional dan inklusif.
Regulasi Buka Peluang Perluasan KUR
Agus menambahkan, ketentuan dalam POJK Nomor 19 Tahun 2025 memberikan ruang bagi perbankan untuk melakukan relaksasi pembiayaan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses KUR tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, OJK optimistis akses pembiayaan UMKM di Majalengka akan semakin terbuka.
Ekonomi Daerah Didorong Lebih Kuat
Sinergi antara Pemkab Majalengka, OJK, dan perbankan diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah. Tidak hanya UMKM yang merasakan manfaatnya, tetapi juga sektor perdagangan, jasa, dan industri pendukung lainnya.
Pemerintah daerah optimistis, penguatan akses KUR akan menjadikan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi Majalengka yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar