Majalengka — Polemik terjadi di Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, setelah sejumlah warga menyampaikan keberatan atas kebijakan pemerintah desa. Dua isu utama yang menyita perhatian publik adalah penebangan pohon besar di area lapangan desa serta hilangnya bendahara desa yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.

Kondisi tersebut membuat warga geram dan menuntut kejelasan melalui aksi penyampaian aspirasi di kantor desa.

Penebangan Pohon Dinilai Tidak Transparan

Warga mengungkapkan kekecewaan karena penebangan dilakukan tanpa adanya sosialisasi maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Pohon yang ditebang bukan sekadar bagian dari ruang hijau, tetapi telah menjadi simbol dan bagian dari identitas desa.

Selain itu, warga juga mempertanyakan nilai penjualan kayu hasil penebangan yang disebut mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Tidak adanya laporan resmi terkait penggunaan dana tersebut membuat warga semakin curiga.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai keputusan itu melanggar asas pemerintahan yang harus terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan publik.

Pemerintah Desa Hentikan Proses Penebangan

Menanggapi tekanan warga, pemerintah desa akhirnya menghentikan penebangan pohon yang tersisa. Berdasarkan informasi, dari empat pohon yang rencananya ditebang, dua telah dipotong dan dua lainnya dibatalkan.

Pemdes juga menyampaikan rencana reboisasi atau penanaman pohon pengganti sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan desa.

Namun, hingga kini belum ada laporan pertanggungjawaban mengenai hasil penjualan kayu.

Bendahara Desa Hilang, Keuangan Desa Dipertanyakan

Persoalan semakin melebar setelah terungkap bahwa bendahara desa telah menghilang selama berpekan-pekan tanpa keterangan. Bendahara tersebut diketahui memiliki akses penuh terhadap keuangan desa dan dokumen administrasi penting.

Absennya bendahara desa serta tidak adanya kejelasan status keuangan memicu kekhawatiran bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran desa, termasuk dana dari penjualan kayu.

Hingga berita ini disusun, pemerintah desa belum menyampaikan pernyataan resmi terkait keberadaan bendahara maupun kondisi kas desa.

Warga Tuntut Audit dan Keterbukaan Informasi

Dalam aksi tersebut, warga meminta pemerintah desa untuk:

• Menyampaikan laporan terbuka terkait penebangan pohon.
• Mengungkap status bendahara desa dan kondisi keuangan.
• Melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang menyangkut aset publik.
• Melaksanakan audit transparan terhadap dana desa.

Warga juga menegaskan siap mengawal kasus ini sampai tuntas agar tidak terjadi lagi keputusan sepihak yang merugikan masyarakat.

Transparansi Pemerintahan Desa Jadi Sorotan

Kasus di Maja Utara memperlihatkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Keterlibatan warga dalam pengawasan diharapkan menjadi dorongan agar pemerintahan berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan publik.

Situasi masih berkembang dan warga menanti langkah konkret dari pemerintah desa untuk menyelesaikan persoalan yang ada.