Majalengka – Harapan untuk mendapatkan kejelasan atas berbagai persoalan kesehatan di Kabupaten Majalengka harus pupus. Audiensi antara Komisi III DPRD dan LSM AKBAR Indonesia justru berlangsung tanpa kehadiran Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pertemuan yang digelar pada Senin (6/4/2026) tersebut semula dirancang sebagai forum terbuka untuk membahas isu-isu penting. Namun, absennya pihak Dinkes membuat tujuan utama audiensi tidak tercapai.
Audiensi Tanpa Pihak Utama
Komisi III DPRD Majalengka telah menjadwalkan audiensi ini sebagai bagian dari pengawasan terhadap kinerja instansi daerah. Undangan pun telah disampaikan kepada Dinkes.
Namun saat forum dimulai, kursi yang seharusnya ditempati perwakilan Dinkes tetap kosong. Kondisi ini langsung mempengaruhi jalannya diskusi karena tidak ada pihak yang bisa memberikan penjelasan.
LSM AKBAR: Ini Bukan Masalah Sepele
LSM AKBAR Indonesia menilai ketidakhadiran tersebut sebagai sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor kesehatan.
Mereka menegaskan bahwa isu yang ingin dibahas menyangkut kepentingan publik. Karena itu, sikap tidak hadir dinilai mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap masyarakat.
Sebagai bentuk kekecewaan, sebagian peserta memilih meninggalkan ruang audiensi sebelum forum selesai.
Fokus Pembahasan: Limbah Medis hingga Program MBG
Audiensi ini sebenarnya dirancang untuk mengupas berbagai persoalan strategis, seperti:
- Pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan
- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Dampak lingkungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Pengawasan operasional dapur SPPG
Isu-isu tersebut menjadi penting karena berpotensi berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Penjelasan Dinkes Dipertanyakan Publik
Kepala Dinas Kesehatan, Agus Suratman, menyampaikan bahwa dirinya baru mengetahui undangan pada hari pelaksanaan. Ia juga menyebut kebijakan Work From Home (WFH) sebagai salah satu faktor.
Namun, penjelasan ini belum mampu meredakan kritik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana undangan resmi bisa tidak terkoordinasi dengan baik.
Rencana Aksi sebagai Bentuk Tekanan
LSM AKBAR memastikan bahwa mereka akan mengambil langkah lanjutan. Aksi demonstrasi menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menuntut kejelasan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor kesehatan.
Alarm bagi Kinerja Pemerintah Daerah
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar memperbaiki koordinasi antar instansi. Audiensi yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi polemik.
Jika kondisi ini terus berulang, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa semakin menurun. Oleh karena itu, profesionalisme dan komunikasi yang efektif menjadi kunci utama ke depan.
Komentar