Majalengka – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini menghadapi sorotan di Kabupaten Majalengka. Audiensi antara Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (LP3) DPP Jawa Barat dan DPRD Majalengka mengungkap sejumlah persoalan krusial yang tidak bisa diabaikan.
Selain MBG, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga masuk dalam pembahasan. Kedua program ini memiliki tujuan mulia, namun pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan masalah baru.
Legalitas Dapur MBG Dipertanyakan
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dapur MBG belum memenuhi persyaratan administratif. Lebih dari 150 titik dapur diketahui belum memiliki dokumen penting seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kondisi ini menimbulkan risiko yang cukup serius. Tanpa izin resmi, operasional dapur dapat menghadapi hambatan hukum dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.
Transparansi Program Jadi Tuntutan Publik
LP3 menilai bahwa transparansi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pemerintah. Keterbukaan informasi, khususnya terkait anggaran Koperasi Desa Merah Putih, sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dengan sistem yang transparan, publik dapat ikut mengawasi jalannya program sekaligus memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
DPRD Diminta Ambil Langkah Tegas
DPRD Kabupaten Majalengka memberikan respons terhadap berbagai temuan tersebut. Ketua DPRD, Didi Supriadi, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian perizinan serta memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program dan menghindari potensi masalah di masa depan.
Kolaborasi Jadi Solusi Nyata
Permasalahan yang muncul tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat agar program berjalan efektif.
Kolaborasi yang kuat akan mempercepat penyelesaian kendala sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ancaman Terhadap PAD Jika Diabaikan
Jika persoalan perizinan terus berlarut, dampaknya tidak hanya pada aspek hukum. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpotensi terganggu karena proses administrasi yang tidak berjalan optimal.
Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Komentar